Tanggamus — Dipastikan 36 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang beroperasi saat ini di Kabupaten Tanggamus akan memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tanggamus.
Kepastian tersebut terungkap saat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanggamus melalui Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) menggelar Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program MBG di Kabupaten Tanggamus, Kamis (15/01/2026) di aula rapat Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Tanggamus.
Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program MBG Di Kabupaten Tanggamus tersebut dipimpin Asisten II Bidang Perekonomian Dan Pembangunan Hendra Wijaya Mega, ST, MT, MM didampingi tenaga Asistensi Kholid dan David Erwin Gunawan dari Satgas MBG serta Koordinator Wilayah (Korwil) Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanggamus Panji.
Hadir sebagai peserta dalam kegiatan ini jajaran Satgas MBG dari unsur Dinas Lungkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Bidang Aset Daerah serta seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapur MBG yang beroperasi di Tanggamus.
Pimpinan Rapat Asisten II Bidang Perekonomian Dan Pembangunan Hendra Wijaya Mega, ST, MT, MM menyatakan di Kabupaten Tanggamus telah berdiri sebanyak 56 dapur MBG. Dari 56 dapur MBG tersebut yang sudah beroperasi melayani makan bergizi gratis sebanyak 36 dapur MBG.
“Salah satu yang dibahas dalam rapat koordinasi ini adalah progres kelengkapan persyaratan dapur MBG sesuai yang disarankan oleh Pemerintah Pusat. Dan Alhamdulillah dari 36 dapur MBG yang beroperasi sudah 3 dapur memenuhi persyararan perizinan dan mendapatkan Sertifikat Layak Hiegienis Sanitasi atau SLHS. Yang lainnya masih berprogres mudahan mudahan semuanya akan memenuhi persyaratan perizinan dan mendapatkan SLHS,” kata Hendra Wijaya Mega.
Hendra Wijaya Mega menerangkan untuk mendapatkan SLHS dapur MBG harus memenuhi persyararan persyaratan perizinan seperti diantaranya terkait Instalasi Pembuangan Air Lmbah atau IPAL dari Dinas Lingkungan Hidup dan Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG dari Dinas PUPR Tanggamus.
“Dapur MBG harus memenuhi persyaratan perizinan tersebut untuk mendapatkan SLHS, seperti IPAL dari DLH dan PBG dari dinas PUPR. Adapun potensi PAD Tanggamus didapatkan dari PBG tersebut, mudah mudahan tahun ini seluruh dapur MBG yang sudah beroperasi memiliki PBG dan mendapat SLHS,” terangnya.
Potensi PAD dari PBG tersebut mendapatkan respon suport yang baik dari Korwil Kepala SPPG Tanggamus Panji yang mengisyaratkan ditahun 2026 ini seluruh dapur MBG yang beroperasi akan didorong segera mengurus perizinan PBG tersebut sebagai persyaratan mendapatkan SLHS.
“Kami akan mendorong memaksimalkan pihak mitra yakni pengusaha dapur MBG untuk tahun segera memenuhi persyaratan perizinan seperti perizinan PBG agar mendapatkan SHLS,” kata Panji.
Sementara itu Ketua Satgas MBG Pemkab Tanggamus David Erwin Gunawan menyatakan bahwa Satgas MBG Pemkab Tanggamus terus berusaha mensukseskan program MBG di Tanggamus sesuai harapan dari Pusat. Sehingga dapat berjalan lancar dan optimal mengakomodir penyaluran makan bergizi gratis bagi penerima mamfaat di Tanggamus.
“Tentunya Satgas MBG juga akan terus berkoordinasi dengan seluruh mitra MBG yakni pihak pemilik dapur MBG dan juga korwil dan seluruh SPPG agar program MBG sukses di Kabupaten Tanggamus dengan memenuhi semua persyaratan perizinan dalam penerbitan SLHS,” katanya.
Dalam rapat evaluasi MBG kali ini juga dihadiri oleh tenaga Asistensi Kabupaten Tanggamus Bapak Kholid sebagai pemateri rapat.
Dalam arahannya Kholid menyampaikan bahwasanya program MBG merupakan Program Strategis Nasional (PSN) yang tentunya harus didukung oleh Pemerintah Daerah (Pemda).
“Maka untuk suksesnya program PSN MBG ini haruslah bersinergi antara Pemda dengan Pusat dalam hal ini antara Pemerintah Kabupaten Tanggamus dengan mitra MBG dan juga para SPPI sebagai perpanjangan Pusat,” katanya.(WnJlrs).
