Tanggamus — Semua pelaksanaan program Pekon Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus yang berkaitan dengan Anggaran Dana Desa (ADD) maupun bukan, telah melalui mekanisme dan peraturan yang ada, yaitu melalui tahapan Musyawarah Desa (Musdes) yang melibatkan seluruh elemen Pekon seperti Badan Hippun Pekon (BHP) tokoh setempat, Babinsa, Babinkamtibmas dan yang berkompeten lainnya.
Pernyataan tersebut disebutkan oleh Kepala Pekon (Kakon) Banjar Negeri Carfi Juhir didampingi Sekretaris Pekon Mira, Ketua BHP Rusmin Firnando saat jumpa pers memberikan tanggapan terkait aksi warga pada hari itu Senin (19/01/2026) di Balai Pekon Banjar Negeri.
Kakon Banjar Negeri Carfi Juhir menerangkan adapun hasil dari Musdes terkait pembangunan insfrastruktur, program Bumdes dan program program lainnya di plurkan secara transparan kepada masyarakat Pekon.
“Semua mekanisme dan aturan penyelenggaraan administrasi Pekon sudah kita jalankan dan sesuai petunjuk tekhnis dan petunjuk pelaksanaan anggaran dana desa. Hasil pelaksanaan berupa laporan pertanggung jawaban juga sudah kita serahkan ke instansi terkait dan sudah di terima tanpa ada catatan,” terang Kakon Banjar Negeri Carfi Juhir.
Namun Kakon Banjar Negeri Carfi Juhir tetap berpikiran positip dan menerima fenomena tersebut sebagai bentuk kritikan dan masukkan bagi aparat penyelenggara Pekon untuk lebih baik lagi kedepan dalam menjalankan roda Pemerintahan Pekon
‘Mereka itu masyarakat kami saudara kami tentunya akan kami akomodir aspirasi yang mereka sampaikan walaupun bentuknya hanya dugaan. Untuk kelanjutannya kami tentunya menunggu koordinasi dengan pihak inspektorat terkait aspirasi masyarakat kami ini. Dan kami siap apapun yang diminta inspektorat baik data administrasi maupun fisik program pembangunan akan kami tunjukkan, kami siap,” jelasnya.(WnPP).
